Partai Komunis Portugal Peringatkan Putusan Pengadilan Soal Hukum Kepulangan Orang Asing Bisa Rugikan Imigran

PCP menyatakan mengikuti dengan saksama putusan Mahkamah Konstitusi karena berpotensi memperberat kendala dan menimbulkan ketidakadilan bagi banyak imigran, mulai dari lambatnya respons atas permohonan. Mahkamah Konstitusi memutuskan secara bulat bahwa sebelas norma yang dianalisis atas permintaan Presiden Republik adalah konstitusional. Presiden kini dapat mengesahkan atau memveto RUU tersebut.

Norma-norma itu mencakup perpanjangan masa penempatan warga asing di pusat instalasi sementara hingga maksimal 180 hari (dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama), kemungkinan memisahkan orang tua dan anak, pengusiran anak di bawah umur dari wilayah nasional, serta perubahan efek normal dari tantangan terhadap tindakan administratif yang merugikan pemohon dan penerima perlindungan, dari suspensif menjadi hanya devolutif. Dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa norma-norma tersebut memberikan jaminan relevan terkait perlindungan kepentingan terbaik anak, dengan menyoroti bahwa analisis kasus secara konkret telah diatur dan ada kontrol yudisial. RUU yang bertujuan memastikan pelaksanaan peraturan dan mentransposisikan direktif Uni Eropa itu memuat perubahan pada rezim penampungan orang asing atau orang tanpa kewarganegaraan di pusat instalasi sementara, rezim hukum masuk, tinggal, keluar, dan pengusiran orang asing dari wilayah nasional, serta undang-undang pemberian suaka. RUU ini banyak dikritik dalam pendapat yang diminta parlemen, mendapat sikap negatif dari Dewan Portugis untuk Pengungsi, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), serta Dewan Tinggi Kejaksaan dan Pengadilan Administratif dan Pajak.