70 Dari Mereka Tidak Percaya Bahwa Tentara Cukup Kuat Untuk Mempertahankan Negara Dari Kemungkinan Serangan

Menurut survei yang dilakukan di Jerman, 70 persen masyarakat tidak percaya bahwa tentara cukup kuat untuk mempertahankan negara dari kemungkinan serangan. Berlin berencana menambah jumlah tentara sekaligus meningkatkan pengeluaran pertahanannya setelah Perang Ukraina. Sebagian besar masyarakat Jerman berpendapat bahwa tentara negaranya tidak cukup kuat melawan kemungkinan serangan.

Menurut survei yang dilakukan YouGov dengan partisipasi 2 ribu 79 orang dewasa di Jerman antara 17 Juni dan 1 Juli, 70 persen peserta tidak percaya bahwa tentara Jerman dapat melindungi negara dari kemungkinan serangan. Meskipun tingkat kepercayaan mereka terhadap tentara tetap sebesar 21 persen, 8 persen tidak menyatakan pendapat. Di antara negara-negara yang dicakup dalam survei ini, Jerman adalah negara dengan tingkat kepercayaan terendah terhadap tentara.

40 persen warga Jerman yang disurvei mengatakan anggaran pertahanan negaranya tidak memadai. Namun, 77 persen responden menentang kenaikan pajak untuk menutupi peningkatan belanja pertahanan. 62 persen peserta menyatakan bahwa mereka tidak ingin pemotongan layanan publik untuk meningkatkan anggaran pertahanan, dan 59 persen tidak ingin pemerintah meminjam lebih banyak.

Setelah Rusia menyerang Ukraina pada tahun 2022, Jerman mempercepat upayanya untuk memperkuat kapasitas pertahanannya. Pemerintahan Berlin berencana meningkatkan belanja pertahanan, yang berjumlah 86 miliar euro pada tahun lalu, menjadi 153 miliar euro pada tahun 2029. Jerman juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah tentara aktif dari 184 ribu menjadi 260 ribu dan jumlah pasukan cadangan menjadi 200 ribu pada tahun 2035. Namun disebutkan bahwa mencapai target tersebut mungkin sulit. Di Jerman, yang menangguhkan wajib militer pada tahun 2011, penerapan kembali praktik tersebut juga sedang dibahas.

Di sisi lain, reaksi terhadap wajib militer terus berlanjut, terutama di kalangan generasi muda. Beberapa anak muda di negara tersebut menyatakan bahwa mereka tidak ingin menjalani wajib militer lagi, sehingga menarik perhatian pada masalah-masalah seperti tingginya biaya hidup dan pengangguran.