AS Menargetkan Tiongkok Dalam Upayanya Melarang Impor Drone Tingkat Militer

Aturan yang diusulkan akan membuat regulator AS memblokir masuknya drone yang mampu melakukan gerombolan, terutama dari Tiongkok. Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) telah melarang impor drone canggih, terutama dari Tiongkok, dengan alasan meningkatnya kekhawatiran keamanan nasional atas teknologi tingkat militer. Berdasarkan usulan peraturan yang diumumkan pada hari Selasa, regulator AS akan memblokir masuknya drone yang dilengkapi dengan kemampuan mengerumuni dan sensor inframerah untuk pencitraan termal resolusi tinggi.

Sementara itu, pengecualian untuk komponen yang diproduksi di luar Tiongkok, yang diperkenalkan pada bulan Desember, telah diperpanjang hingga Januari 2028, menunjukkan fokus untuk mengisolasi pabrikan Tiongkok, seperti DJI dan Autel Robotics. Langkah ini dilakukan beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump menuduh Tiongkok melakukan campur tangan dalam pemilu AS tahun 2020. Hal ini menandakan semakin kerasnya sikap Washington terhadap teknologi pengawasan buatan luar negeri, sekaligus berupaya memitigasi guncangan rantai pasokan bagi pengguna dalam negeri. Pejabat FCC mengatakan langkah-langkah tersebut diperlukan untuk “mengamankan rantai pasokan drone” dan mencegah data sensitif diakses oleh negara asing.

Pada tahun 2022, FCC melarang peralatan telekomunikasi dan pengawasan video dari merek-merek terkemuka Tiongkok, termasuk Huawei dan ZTE, dengan alasan “risiko yang tidak dapat diterima terhadap keamanan nasional”. Pejabat keamanan AS telah memperingatkan bahwa peralatan dari merek Tiongkok seperti Huawei dapat digunakan untuk mengganggu jaringan nirkabel generasi kelima (5G) dan mengumpulkan informasi sensitif. Sebagai salah satu produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia, Huawei memiliki hubungan yang buruk dengan AS dan sekutunya, dan menghadapi sanksi terberat yang pernah dijatuhkan pada satu perusahaan di AS.

Pada tahun 2019, Trump menandatangani undang-undang Jaringan Komunikasi yang Aman dan Tepercaya, yang menetapkan kriteria untuk mengidentifikasi layanan komunikasi yang dianggap Washington dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional. Langkah terbaru FCC mencerminkan konsensus bipartisan di Washington yang memperlakukan teknologi drone asing sebagai “risiko yang tidak dapat diterima” terhadap infrastruktur nasional.